Mencari Pengganti Gus Dur

By Luthfi Assyaukanie

Pada tahun 1950an, KH Wahid Hasjim, tokoh NU yang juga ayah almarhum Gus Dur, pernah mengeluh. Dia mengatakan bahwa “mencari seorang akademisi di dalam NU ibarat mencari tukang es pada jam 1 malam.” Begitu sulitnya mencari “orang pandai” di dalam NU hingga memaksa para pemimpin organisasi ini merekrut orang-orang luar untuk dijadikan anggota NU.

Ketika Partai NU keluar sebagai pemenang ketiga pada Pemilu 1955, mereka kesulitan mencari orang yang bisa dikirim ke Parlemen. Untuk mengatasai krisis ini, mereka lalu merekrut beberapa tokoh dari luar seperti Prof Sunarjo (ekonom), Asrul Sani (sutradara), Usmar Ismail (seniman), dan dua orang keturunan Tionghoa Tan Kiem Liong dan Tan Eng Hong (pengusaha) untuk bergabung ke NU. Saat itu, mencari orang pandai di NU benar-benar seperti mencari tukang es pada jam 1 malam.

Amat bisa dimaklumi kalau pada tahun-tahun itu NU mengalami defisit sumber daya manusia. Sebetulnya bukan tidak ada “orang pandai” di dalam NU. NU sendiri adalah organisasi ulama, dan ulama dalam bahasa Arab berarti “orang berilmu” atau “ilmuwan.” Tapi, kata “ulama” dalam NU terlanjur direduksi hanya menjadi “ilmuwan agama” atau orang yang ahli tentang agama saja.

Karena keahlian mereka sangat terbatas, maka NU mengalami kesulitan ketika jam’iyah ini bertransformasi dari sebuah organisasi keagamaan menjadi partai politik. Partai politik membutuhkan wakil yang terdiri dari para ahli. Kalau tidak, mereka akan kesulitan menyampaikan aspirasi rakyat di Parlemen, belum lagi harus berhadapan dengan lawan-lawan politik dari berbagai latar belakang profesi dan keahlian.

Pada 1950an, tokoh-tokoh Islam yang terdidik dan ahli dalam berbagai bidang ilmu (hukum, kedokteran, sains, dll) umumnya dipegang oleh orang-orang Masyumi, selain beberapa yang bergabung ke dalam PNI dan PSI. Sebagian besar tokoh Masyumi adalah orang-orang Islam yang pernah menjalani pendidikan modern, baik di Belanda maupun di sekolah-sekolah Belanda yang ada di Indonesia. Sedangkan orang NU hanyalah tamatan pesantren yang tidak menguasai ilmu-ilmu umum.

Kondisi mengenaskan itu mulai berubah pada tahun 1980an, ketika generasi muda NU berbondong-bondong memasuki perguruan tinggi di kota-kota besar. Urbanisasi dan proyek pembangunan yang dilancarkan Presiden Soeharto menciptakan peluang besar bagi penduduk desa untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi dan lebih modern. Institusi-institusi profesional dan perusahaan-perusahaan yang memerlukan tenaga kerja mendorong para pelajar untuk semakin berpikir ke arah pendidikan yang lebih vokasional.

Generasi muda NU yang lahir pada akhir 1960an dan awal 1970an adalah generasi “baby-boomer” yang mendapat kesempatan belajar jauh lebih baik dari orang-orang tua mereka. Sebagian besar anak-anak NU yang lahir pada era ini mengenyam pendidikan umum atau pendidikan agama dengan kombinasi pelajaran umum. Pada masa ini, tidak jarang para orang tua NU menyekolahkan anak mereka secara ganda, pagi di sekolah umum (SD) dan sore di sekolah agama (Ibtidaiyah).

Jasa Gus Dur. Ledakan bayi-bayi NU mulai dapat dirasakan pada tahun 1990an dan semakin keras gaungnya setelah memasuki tahun 2000an. Seperti sudah disebutkan di atas, orang-orang NU kini banyak mengisi jabatan-jabatan dan pos-pos penting, baik di pemerintahan maupun di lembaga-lembaga profesional. Generasi muda NU juga menguasai gerakan masyarakat sipil, yang sebelumnya didominasi anak-anak muda kota dan kelompok sekuler.

Yang paling menggembirakan adalah bahwa NU juga leading dalam pengembangan pemikiran keagamaan, khususnya yang menyangkut wacana pembaruan Islam. Umum diketahui bahwa gerakan pembaruan keagamaan adalah milik kaum modernis. Gerakan pembaruan Islam pertama dimulai oleh kaum modernis di Sumatra dengan didirikannya sekolah-sekolah modern seperti Adabiyah, Jembatan Besi, dan Thawalib. Di Jawa, gerakan pembaruan Islam juga diusung oleh kaum modernis, khususnya Muhammadiyah.

Sebelum tahun 1980an, NU selalu dianggap sebagai organisasi Islam tradisional yang anti-pembaruan, anti-pemikiran, dan reaksioner terhadap dunia modern. NU juga sering mendapatkan streotip sebagai organisasi terbelakang, kolot, dan anti kemajuan.

Citra NU mengalami perubahan yang luar biasa sejak pertengahan tahun 1980an, khususnya ketika Abdurrahman Wahid atau Gus Dur memimpin jam’iyah ini. Gus Dur melakukan suatu gebrakan yang tak pernah dilakukan para pendahulunya. Dia membawa NU dari organisasi yang “kolot” dan “terbelakang” menjadi sebuah lembaga yang sangat dinamis.

Pada era Gus Dur lah NU mengalami artikulasi intelektual yang sangat tinggi dan mampu melampaui pencapaian organisasi-organisasi Islam modernis lainnya. Gus Dur sendiri adalah ikon bagi banyak isu penting yang diusung gerakan masyarakat sipil di Indonesia. Dia menjadi ikon demokrasi, HAM, kebebasan, dan pluralisme. Sosok Gus Dur telah mengubah citra NU menjadi sebuah gerakan modern yang pluralis, toleran, dan pro kemajuan.

Jasa terbesar Gus Dur adalah membuka ruang kebebasan berpikir di dalam NU dan mendorong anak-anak muda NU untuk berani berpikir dan berekspresi. Gus Dur rela menjadi pelindung mereka dari kritik dan serangan kiai-kiai yang tak sejalan dengan gagasan itu. Gus Dur tak hanya mendorong generasi muda NU untuk mengkaji “kitab kuning,” di mana khazanah Islam terpendam, tapi juga melecut mereka untuk menguasai “kitab putih,” di mana ilmu-ilmu sosial dan pengetahuan umum lainnya tersimpan.

Pewaris Gus Dur. Setelah Gus Dur wafat pada 30 Desember silam, warga Nahdliyin kembali berbicara tentang nasib NU Pasca Gus Dur. Tiba-tiba mereka rindu akan sosok Gus Dur yang telah begitu banyak memberikan jasa kepada jam’iyyah ini. Sebagian orang percaya bahwa sosok Gus Dur akan sulit dicari gantinya. Sebagian lainnya berpendapat bahwa tidak perlu persis seperti Gus Dur, yang penting adalah orang yang mampu memainkan peran seperti yang dimainkan Gus Dur ketika ia memegang tampuk kepemimpinan NU. Itu artinya orang tersebut haruslah visioner, punya karakter, punya jaringan luas, bisa bergaul dengan siapa saja, mendukung demokrasi, kebebasan, dan HAM, serta melindungi kaum minoritas.

Saya yakin bahwa NU memiliki orang seperti itu. Mengatakan bahwa tidak ada orang yang sanggup menjalani peran Gus Dur sama artinya mengatakan bahwa Gus Dur telah gagal melakukan regenerasi. Tentu saja, orang itu tidak harus sama persis seperti Gus Dur. Jika ia memenuhi kualifikasi Gus Dur dalam hal pengetahuan (agama dan umum), punya karakter, visioner, bisa berbicara bahasa Inggris, punya jaringan luas di tingkat nasional dan internasional, dan mendukung isu-isu kebebasan, demokrasi, dan HAM, maka dia layak meneruskan perjuangan Gus Dur.